Tekan Kemiskinan, Kendalikan Tingkat Kelahiran

Upaya menekan jumlah warga yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan mencegah terjadinya kelaparan, tidak mungkin ditempuh tanpa mengendalikan secara ketat tingkat kelahiran. Pengendalian tingkat kelahiran sulit dilakukan tanpa upaya simultan antara pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender.

Demikian pernyataan Direktur Advokasi $ KIE Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sri Murtiningsih kepada Media, di Jakarta, Rabu (21/12).

Mengutip Sekjen PBB Kofi Annan, Sri Murtiningsih menjelaskan, upaya pengentasan kemiskinan, dan kelaparan itu harus ditempuh dengan kerja keras untuk meningkatkan hak asasi perempuan, investasi pendidikan dan keluarga berencana.

Pengendalian pertumbuhan dan jumlah penduduk, terperinci mempunyai implikasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya insan dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan bila tidak didukung sumber daya insan yang memadai.

Sebaliknya pembangunan kualitas sumber daya insan juga tidak akan tercapai tanpa pertolongan pertumbuhan ekonomi. Demikian pula pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kualitas sumber daya insan sulit terealisasi bila jumlah penduduk tidak terkendali.

Indonesia telah sanggup menurunkan jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa suburnya (TFR), dari rata-rata 5,6 anak pada 1970, menjadi rata-rata 2,6 anak pada 2003. Ini menyebabkan laju pertumbuhan penduduk turun dari 2,3 persen per tahun menjadi 1,4 persen. Tetapi, lantaran jumlah penduduk Indonesia yang besar (219 juta), penduduk Indonesia setiap tahun akan bertambah sekitar 3 juta jiwa. Sehingga BAPPENAS memproyeksikan pada 2025 penduduk Indonesia akan berjumlah 273,6 juta jiwa.

Di atas 273 juta jiwa
Jika Program KB tidak ditangani lebih serius, jumlah penduduk Indonesia akan jauh lebih besar dari 273 juta. Ini berarti beban pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota akan sangat berat dalam penyediaan akomodasi pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, lapangan kerja dan lain-lain. Apalagi Indonesia masih menghadapi problem serius dengan kemiskinan. Sebanyak 18,2 persen (38,4 juta) jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan dan index mutu hidup insan Indonesia masih pada peringkat 117 dari 175 negara (2005).

Sebagai negara yang terikat pada janji internasional menyerupai MDG’s dan International Conference on Population and Development (ICPD), Indonesia berkewajiban mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui kegiatan Keluarga Berencana (KB) dengan serius.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika memperingati Hari Keluarga Nasional, 3 Juli 2005 menjelaskan, bila prosentase pertumbuhan penduduk terus bertambah dengan laju tinggi, sementara laju pertumbuhan ekonomi berjalan lamban, negara itu semakin tahun akan bertambah miskin.

"Kita tidak ingin laju pertumbuhan ekonomi yang kini sedang giat-giatnya kita kejar akan menjadi sia-sia lantaran tidak diimbangi dengan pengendalian pertambahan jumlah penduduk," kata Presiden.

Presiden menggambarkan, bila pengendalian penduduk tidak terjadi, kehidupan generasi mendatang akan lebih jelek dibandingkan dengan keadaan kini dan kita semua generasi ketika ini akan merasa bersalah dan berdosa.

Oleh lantaran itulah, Presiden meminta jajaran BKKBN dan pemerintah tempat terus menggiatkan Program KB hingga ke desa-desa.

Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan tingkat kelahiran lebih banyak terjadi pada keluarga miskin dan berpendidikan rendah. Oleh lantaran itu, berdasarkan Sri Murtiningasih, BKKBN melaksanakan akselarasi pelayanan lebih berorientasi pada keluarga kurang mampu, rentan, tempat miskin, tempat sulit dijangkau dan tempat tertinggal,

Melihat strategisnya posisi Program KB dalam pembangunan mutu sumber daya insan dan ekonomi, sudah sepatutnya pemerintah menempatkan Program KB sebagai prioritas dalam mewujudkan Keluarga Berkualitas yang mempunyai jumlah anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan terpenuhi hak-hak reproduksinya.

Kajian Ascobat Gani
Bukti pentingnya kegiatan KB dalam pembangunan khususnya ihwal penyediaan akomodasi pendidikan dan kesehatan, sanggup disimak dari hasil kajian ilmiah yang dilakukan Ascobat Gani, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan kebijakan Kesehatan, FKM-UI, 2000. Kajian itu menandakan bila pemerintah tempat melaksanakan kegiatan KB akan banyak biaya yang bisa dihemat dibandingkan tanpa melaksanakan kegiatan KB.

DKI Jakarta dijadikan teladan studi kasus. Diperoleh hasil, selama 1990-2000, terjadi pengurangan pertumbuhan penduduk sebanyak 1.818.270 jiwa. Ada dua jenis manfaat pribadi yang sanggup diperoleh Pemda DKI dari pertumbuhan yang sanggup dicegah, yaitu penghematan biaya Rp2,59 triliun untuk biaya pendidikan dasar dan Rp3,3 triliun untuk biaya kesehatan dasar.

Berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk penyediaan akomodasi kesehatan dan pendidikan lanjutan? Berapa biaya yang telah dihemat oleh Pemerintah Indonesia atas kelahiran tertunda sebesar 30 juta penduduk seluruh Indonesia selama 30 tahun terakhir, lantaran kita melaksanakan kegiatan KB?

Ini bukti aktual cost benefit ratio kegiatan penurunan jumlah penduduk yaitu tinggi, juga sebagai justifikasi bagi DPRD dan pemerintah tempat untuk menempatkan kegiatan KB sebagai kegiatan prioritas pembangunan di kabupaten/kota.